 |
| Gambar 1 : Diambil dari medan.tribunnews.com |
Bismillahirrahmanirrahim
Rumah atau tempat tinggal merupakan suatu tempat
berlindung bagi kita dari berbagai ancaman, bisa cuaca buruk, tindak kejahatan, dll. Walaupun
kemungkinan terjadinya suatu musibah memang tidak ada yang bisa meramalkan
sehingga semua itu adalah kehendak Allah SWT, namun bukan berarti tanpa
memiliki rumah. Rumah merupakan suatu kebutuhan yang sepatutnya kita usahakan
apalagi saat berkeluarga suatu saat nanti. Tempat tinggal tersebut bisa berupa
hunian vertikal maupun hunian horizontal, beberapa contohnya bisa kita lihat
saat ini seperti rumah susun, apartemen, atau komplek perumahan. Apakah kondisi
yang mendukung seperti letaknya yang strategis, letaknya jauh dari hiruk pikuk,
besar/kecil luasnya bahkan bentuknya merupakan hal yang merupakan pilihan pada
masing-masing selera masyarakat. Hal yang wajar bagi saya, menjadi cita-cita
setiap penduduk di negeri ini untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan
nyaman. Permasalahan apakah mampu atau tidak mampu, bahkan diakomodir atau
tidak oleh pemerintah kembali pada sudut pandang masing-masing.
Selanjutnya kita akan mengulas secara sederhana
berdasarkan data-data sebagai berikut. Proyeksi penduduk menurut pulau, tahun
2030 sebagai berikut:
Dengan total proyeksi penduduk Indonesia pada
tahun 2030 sebesar 296.405.100 ribu penduduk, sehingga pembangunan di bidang
properti khususnya tempat tinggal dapat menjadi topik menarik di negeri ini.
Coba anda bayangkan seberapa luas tanah yang dibutuhkan untuk dijadikan
pemukiman penduduk sebanyak itu. Kita lanjutkan pada data jumlah penduduk
miskin provinsi (ribu jiwa) pada tahun 2013-2015 diambil secara total:
Setelah kita lihat
proyeksi penduduk, sekarang kita melihat data terkait jumlah penduduk miskin di
Indonesia, dari data tersebut terlihat penurunan dari tahun 2013 – 2014 pada
semester 2 sebesar 826.150 jiwa sedangkan tahun 2014 – 2015 pada semester 2
terjadi kenaikan sebesar 785.790 jiwa. Dan jika kita rinci lebih dalam
berdasarkan kota dan perdesaan didapatkan hasil : (2015)
– semester I, jumlah penduduk miskin di
perkotaan sebesar 10.652.640 jiwa dan perdesaan sebesar 17.940.150 jiwa.
Sedangkan semester II, perkotaan sebesar 10.619.860 jiwa dan perdesaan
sebesar 17.893.710 jiwa.
Perhitungan dari total penduduk Indonesia tahun 2015 sekitar 255.461.700 jiwa
sehingga didapatkan hasil sekitar 11,13% dari total penduduk Indonesia adalah
penduduk miskin. Dari data tersebut kita dapat bertanya-tanya, apakah 11,13%
penduduk tersebut sudah memiliki tempat tinggal? Bisa sudah namun bisa juga
belum, jika sebagian atau seluruhnya belum mampu lantas apakah dengan begitu
mereka tidak berhak memiliki tempat tinggal? Sebelum lanjut kepada persoalan
kenyamanan, bentuk/luas rumah, bisa jadi ada pemikiran “uang saja tidak ada
untuk membelinya, sudah bicara kepada bentuk/luas rumah, dll”. Kembali sebagai
manusia apakah salah jika seorang manusia memiliki mimpi dan keinginan untuk
memiliki tempat tinggal? Agar keluarganya bisa nyaman, terbebas dari teriknya
siang hari, atau bahkan dinginnya malam hari. Data lainnya terkait Rasio Gini
pada bulan Maret 2015 sebesar 0,41 artinya masih dalam kategori baik karena
jika 1 maka ketimpangan sempurna namun perlu diingat selama masa reformasi ini
sejak 2010 rasio gini terus meningkat, sebelumnya rasio gini di Indonesia
berkisar 0,35 sehingga dapat diartikan 1% terkaya menguasai 41% asset nasional.
Setelah kita melihat
data terkait, kita telah mendapatkan gambaran bahwa masih banyak diantara kita
yang masih membutuhkan namun dalam konteks ini cakupannya pada sektor properti
bagi penduduk miskin. Sebelumnya arti miskin di dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia menyebutkan tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat
rendah). Pandangan Islam sangat jelas, tidak membenarkan adanya diantara kita
sebagai makhluk Allah SWT dalam keadaan yang angkuh, bersifat acuh tak acuh
terhadap sesama. Tercermin di dalam QS. Al-Hadid : 7
7. berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
[1456] Yang dimaksud dengan menguasai di sini
ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah
pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang
telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Jadi,
sangatlah jelas pandangan Islam terkait pemerataan atas distribusi pendapatan
artinya bagi yang memiliki kelebihan harta dapat melakukan sharing terhadap yang kekurangan harta. Kembali pada subtansi di
awal, bagaimana jika kaitannya dengan tempat tinggal? Mari kita uraikan
bersama. Pertama, aktivitas tersebut bisa kita bagi menjadi dua yakni melalui
personal secara individu dan secara kelompok (pemerintah). Kedua, terkait
penjelasan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta identifikasi transaksi yang
tidak boleh dilakukan. Ketiga, pembahasan terkait implementasinya di Indonesia.
Semua bahasan tersebut tentu tidak dapat dijadikan sebagai rujukan secara
empiris namun harapannya sebagai cita-cita bagi penulis agar terwujudnya
pemenuhan atas tempat tinggal bagi penduduk miskin di Indonesia.
Pertama, skema dasar dari pelaksanaannya ada
pada proses pendanaan atau darimana dana itu berasal, aspek yang dibutuhkan
tidak hanya sebatas ketersediaan dana saja melainkan kehalalan dan tentu tidak
melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Pada aktivitas I melalui
personal secara individu maksudnya adalah terjadinya transfering harta dari
pihak yang memiliki kelebihan harta kepada pihak yang kekurangan (miskin).
Bagaimana caranya? Melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf. Dalam mekanismenya
dapat diilustrasikan sebagai berikut : (Zakat) misalkan - pihak A (kaya) dan
pihak B (miskin), pihak A telah melakukan zakat atau telah memberikan sejumlah
kadar tertentu dari harta milik pribadi kepada pihak B. Asumsinya adalah
walaupun dana zakat tersebut diberikan kepada suatu lembaga amil zakat namun
pada akhirnya akumulasi dari dana tersebut dapat dialokasikan kepada sektor
riil (tempat tinggal). (Infaq) dan (Shadaqah) misalkan - pihak A memberikan
rumah dengan ikhlas kepada Pihak B, - pihak A membantu pendanaan (penuh/tidak
penuh) dengan ikhlas dalam pembangunan rumah pihak B, - pihak A memberikan
bantuan berupa tenaga, material bangunan, sketsa rumah dengan ikhlas kepada
pihak B. (Wakaf) misalkan – pihak A mewakafkan hartanya kepada lembaga wakaf
yang dikemudian hari dapat dimanfaatkan oleh pihak B (sektor produktif).
Aktivitas II melalui kelompok (pemerintah) maksudnya adalah pengelolaan dana
dari kumpulan pihak A kepada kumpulan pihak B secara kelompok oleh organisasi
baik pemerintah maupun sektor non pemerintahan (organisasi masyarakat,
organisasi agama, dll). Bagaimana caranya? Melalui ZISWaf (pemberian),
pembiayaan, pinjaman, subsidi. Dalam mekanismenya dapat diilustrasikan sebagai
berikut : (ZISWaf) terkait zakat sesuai dengan tema Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) periode 2015-2020 adalah “Kebangkitan Zakat” disinilah poin penting
yang dapat menjadi bagian utama dalam pembangunan yakni dari zakat untuk
Indonesia yang lebih baik. Dalam lamannya disebutkan poin utama ada pada
potensi dan pertumbuhan perhimpunan zakat, infaq, dan shadaqah oleh
lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia. Potensi zakat di Indonesia disebutkan
pada tahun 2015 lebih dari Rp280 Triliun, sedangkan dana yang berhasil dihimpun
dari zakat, infaq dan shadaqah sekitar Rp4 Triliun (< 1,4% dari potensinya).
Selanjutnya adalah pertumbuhan perhimpunan zakat, infaq, dan shadaqah oleh
lembaga-lembaga amil zakat pada tahun 2015 mencapai 23% alhasil melampaui
pertumbuhan ekonomi kala itu 4,79% (jauh melampaui rerata pertumbuhan ekonomi).
Dalam laman BAZNAS menyebutkan ada
beberapa faktor yang diduga dapat menyebabkan hal tersebut di antaranya:
Penjelasan :
- Meningkatnya kesadaran umat dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah kepada lembaga-lembaga amil zakat pemerintah maupun yang diakui oleh pemerintah.
- Meningkatnya empatai terhadap sesame, terbukti pada tahun 2004-2005 saat bencana alam Tsunami melanda Aceh, tahun 2007 Gempa melanda Yogyakarta perhimpunan dana zakat,infaq, dan shadaqah mendekati 100%.
- Pelaporan yang semakin baik oleh lembaga-lembaga amil zakat pemerintah maupun yang diakui oleh pemerintah.
- Pertumbuhan kelas menengah yang tergolong pesat di antara negara-negara ASEAN.
Dalam praktiknya misalkan
- lembaga amil zakat menghimpun dana zakat, infaq, dan shdaqah dari beberapa
pihak A dan menyalurkannya kepada 8 asnaf (golongan) sebagai pihak B. Jika
pihak B tidak produktif maka diberikan berupa santunan pokok dan jika pihak B
produktif baik intelektualitas agama non agama, non intelektualitas (skill) maka diberikan dalam bentuk
berjangka panjang seperti bantuan modal usaha, beasiswa, dan fasilitas usaha
(lapangan kerja) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sehingga
diharapkan pihak B dapat memiliki penghasilan sehingga dari penghasilan
tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membeli/membangun rumah. Karena pokok
pembahasnnya pada sektor riil (tempat tinggal) dana zakat maupun infaq dan
shdaqah yang terhimpun oleh lembaga amil zakat dapat disalurkan dalam bentuk
pembangunan sarana dan prasaranan yang dibutuhkan oleh kumpulan pihak B seperti
pembangunan Rumah Susun (Rusun), komplek perumahan standar tipe 24, atau bahkan
apartemen bersubsidi sehingga bagi penduduk miskin yang sama sekali belum
memiliki rumah atau sarana prasaranan yang memadai untuk keperluan MCK dapat
terselesaikan. (Wakaf) terkait wakaf menurut istilah syara’, berhenti memiliki
atau menahan harta milik pribadi untuk diserahkan kepada pihak lain untuk
diambil manfaatnya bagi kepentingan umum dan semata-mata karena Allah SWT.
Dalam praktiknya misalkan - dari aset-aset wakaf yang sudah terkumpul
dapat dimaksimalkan kedalam sektor sosial melalui pembangunan infrastruktur
pendidikan, kesehatan yang diharapkan dapat mendorong SDM lebih berkualitas
sehingga dapat bekerja dan memiliki penghasilan, selain itu pemanfaatan aset
wakaf untuk sektor bisnis dengan pembuatan ruko-ruko, atau tempat berusaha bagi
pihak B dan ini dapat saling melengkapi antara dana zakat, infaq, dan shadaqah
sebagai modal usaha dan ruko-ruko sebagai tempat untuk usaha. Sinergi antara keduanya
apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik tentu akan memperkuat
perekonomian dan meminimalisir kemiskinan di Indonesia. Ditambah saat ini
tersedianya wakaf dalam bentuk uang, berkaca pada negara tetangga kita yakni
Singapura telah berhasil memproduktifkan aset wakaf kedalam sektor riil seperti
ruko-ruko, perumahan, apartemen, dan perkantoran dimana hasilnya dpat digunakan
untuk membiayai masjid, madrasah, bisa untuk beasiswa, dll. Dapat disimpulkan
hasil dari itu semua harapannya dapat mendorong dan meningkatkan taraf hidup
yang lebih baik sehingga dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman
seperti pada skema berikut ini.
Terkait pembahasan
kedua, dan ketiga akan dibahas pada tulisan berikutnya...
(Eka Natha Permana)
Indonesian Rupiah Exchange Rate
0 komentar:
Posting Komentar